BAGANSIAPIAPI, BGNNEWS.CO.ID – Sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2025 terus digalakkan pemerintah di tengah masyarakat petani.
Untuk tahun ini, Riau ditargetkan bisa merealisasikannya seluas sekitar 10.800 ha. Dari jumlah tersebut, Rohil ditargetkan 600 ha.
“Kita terus mendorong agar capaian realisasi PSR sesuai target. Jika perlu lebih,” ujar Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Rohil, Burhanuddin, melalui Fungsional Perkebunan, Harry Hermana Senin (26/5/2025).
Saat itu ia baru saja menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD-I Perkumpulan Petani Sawit Bumi Bertuah (PPSBB) Provinsi Riau, Kasri Jumiat, di kantornya Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi, Rokan Hilir.
Dikatakan Harry, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi petani yang ingin mengikuti program PSR.
Bahkan pihaknya sudah menyediakan tenaga pendamping, jika memang dibutuhkan.
“Pengajuan program PSR ini memang ada prosesnya. Syarat dan ketentuannya juga harus terpenuhi. Untuk memudahkan itu semua, kita siap memberikan pendampingan,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada pengurus DPD-I PPSBB Provinsi Riau, yang juga bersedia melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani yang akan mengajukan PSR.
“Kita berharap realisasi program PSR bisa terus meningkat dan tepat sasaran. Dan apa yang dilakukan PPSBB kita apresiasi, karena sangat membantu kami juga dalam rangka pencapaian target PSR,” ujarnya.
Sementara Ketua DPD-I PPSBB Provinsi Riau, Kasri Jumiat mengaku sudah memiliki binaan petani sawit yang akan diusulkan dalam program PSR 2025.
“Insya Allah untuk tahun ini ada sekitar 4 poktan (kelompok tani) yang akan kita usulkan mengikuti program PSR. Untuk itu kita butuh dukungan pemerintah,” ujarnya.
Diakui memang prosesnya relatif rumit. Sebab banyak syarat administrasi yang harus dilengkapi petani. Tapi dengan pendampingan yang sudah dilakukan, progresnya cukup menggembirakan.
“Kita ikut mendorong realisasi PSR di Rohil mencapai target tahun ini. Makanya terus kita gesa,” tandas Kasri.
Sebagaimana diketahui, untuk program PSR dialokasikan anggaran sebesar Rp 60 juta perhaktare, dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan). (ksi)
